8 Parpol Kompak Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, Demi Demokrasi?

“Kami tidak ingin demokrasi mundur!” kata Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto terkait penolakan terhadap pemilihan umum (pemilu) dengan sistem proporsional tertutup.

Golkar bersama dengan tujuh partai lainnya (Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan PPP) serempak tetap menginginkan pemilu didasarkan pada pilihan terhadap individu atau caleg, dan bukan partai politik.

Sebelum itu, apa sebenarnya makna demokrasi di Indonesia? Misalnya penduduk Amerika Serikat (AS) sering kali menggambarkan bahwa demokrasi sama dengan pemilihan umum atau pergantian kekuasaan.

Sedangkan, sejarah demokrasi di Eropa penuh dengan persoalan hak dan kebebasan individu. Itulah kenapa demokrasi dapat berjalan seiring dengan dengan monarki di Inggris, ketika raja atau ratu dapat memberikan hak atau kebebasan pada warga negaranya.

Sebaliknya di AS, monarki adalah lawan dari demokrasi, sehingga serangkaian prosedur dibuat dengan tidak memberikan peluang sekecil apapun bagi monarki dapat berkembang.

Meskipun berbeda, tetapi baik di AS dengan sistem republik maupun Inggris dengan sistem monarki, demokrasi tetap digunakan sebagai pembagian atau pembatasan terhadap kekuasaan. Dalil utamanya adalah power tends to corrupt and absolute power, to corrupt absolutely, demikian ungkapan Lord Acton. 

Pada dasarnya, kebebasan dapat dijamin oleh republik maupun monarki, tetapi kebebasan pasti tidak dapat dijamin oleh pemerintahan yang sewenang-wenang tanpa hukum, pengawasan atau checks and balances.

Demokrasi sering diartikan sebagai pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Pengertian tersebut terlalu utopis dan terkesan agitatif digunakan oleh politisi. Sistem keterwakilan yang didasarkan pada asumsi mewakili rakyat adalah harapan luhur yang sulit diukur bahkan diwujudkan, setidaknya dengan realita Indonesia saat ini. Keterwakilan dalam demokrasi haruslah dimaknai sebagai perluasan kompetisi dalam rangka pengawasan terhadap kekuasaan yang berpotensi sewenang-wenang.

Terkait sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup, faktanya keduanya sistem tersebut tidak menjamin persaingan dan pengawasan yang efektif. Pengalaman proporsional tertutup menciptakan kartel partai politik, sedangkan hasil dari proporsional terbuka justru menyuburkan praktik klientelisme dan politik uang di tingkat masyarakat.

Jika demokrasi artinya memberikan rakyat lebih banyak pilihan dalam kontestasi pemilu, https://303grilldallas.com/ maka penghapusan aturan ambang batas (threshold) haruslah menjadi agenda utama, selain itu juga jelas menghambat kompetisi dan pengawasan.

Oleh karenanya, baik partai yang menolak atau mendukung sistem proporsional tertutup pada dasarnya tidak benar-benar menaruh perhatian terhadap demokrasi, tetapi justru perihal mana yang menguntungkan secara suara dalam kontestasi politik.

Dalam kerangka agenda setting, konstruksi pemberitaan yang menampilkan delapan partai menolak mekanisme proporsional tertutup mengarah pada penonjolan sebuah topik pada khalayak.

Pada saat bersamaan, inkonsistensi argumen dan logika para politisi mendorong agenda khalayak pada dimensi kesenangan (favorability), yang mempertimbangkan sesuatu karena senang dan tidak senang atau likeability, bukan karena kesadaran khalayak akan topik tersebut (familiarity).